Manado – Kasus dugaan pencurian mobil yang melibatkan seorang oknum anggota kepolisian di Minahasa, Sulawesi Utara, menjadi perhatian publik. Peristiwa ini mencuat setelah seorang purnawirawan Polri melaporkan kehilangan kendaraan miliknya.
Kendaraan yang dimaksud adalah Toyota Fortuner GR tahun 2021 milik AKP (Purn) Saleh Paramata. Berdasarkan informasi yang beredar, mobil tersebut diperoleh melalui fasilitas kredit perbankan dan masih dalam masa cicilan.
Laporan terkait dugaan pencurian telah disampaikan ke Polres Minahasa, Polda Sulawesi Utara, hingga Mabes Polri dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri. Hingga beberapa bulan sejak laporan dibuat, proses penanganan kasus ini disebut masih berjalan.
Kronologi Singkat Kejadian
Menurut keterangan pihak pelapor, kendaraan tersebut sempat ditemukan setelah dilaporkan hilang. Saat itu, mobil disebut berada dalam penguasaan terduga pelaku dan telah mengalami perubahan pada bagian tertentu, termasuk penggantian pelat nomor.
Mobil kemudian diamankan sebagai barang bukti di Polres Minahasa. Namun, dalam perkembangan berikutnya, kendaraan tersebut kembali dilaporkan tidak berada di lokasi penyimpanan.
Pihak kepolisian setempat belum memberikan keterangan resmi secara rinci kepada publik mengenai perkembangan terakhir kasus ini.
Tanggapan dan Kritik Publik
Kasus ini memunculkan berbagai tanggapan dari sejumlah tokoh masyarakat. Salah satu yang menyoroti peristiwa ini adalah Wilson Lalengke, yang menyampaikan kritik terhadap sistem pengawasan internal di tubuh Polri.
Ia menilai bahwa apabila benar terjadi pelanggaran oleh oknum aparat, maka perlu ada penanganan yang transparan dan akuntabel agar tidak menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Sejumlah pengamat juga menekankan pentingnya profesionalisme dan penegakan disiplin internal apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum oleh anggota kepolisian.
Perspektif Hukum dan Tata Kelola
Dalam prinsip negara hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Apabila terdapat dugaan tindak pidana yang melibatkan aparat penegak hukum, mekanisme pengawasan internal serta proses hukum yang transparan menjadi krusial.
Sejumlah ahli tata negara mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum sangat bergantung pada konsistensi dan ketegasan dalam menindak pelanggaran, tanpa pandang bulu.
Menanti Klarifikasi Resmi
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan resmi yang menjelaskan secara lengkap perkembangan penanganan kasus tersebut. Publik kini menantikan klarifikasi serta langkah konkret dari pihak berwenang guna memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal dan transparansi dalam penegakan hukum, demi menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
