Kerinci, – Proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terus menjadi sorotan publik. Proyek yang sejatinya dirancang untuk memberdayakan kelompok tani itu justru diduga diselewengkan dan dijadikan lahan basah oleh oknum tertentu.
Di lapangan, pengerjaan banyak dilakukan pihak luar kelompok, bertolak belakang dengan aturan swakelola. Transparansi anggaran minim, kualitas bangunan juga dipertanyakan. Kondisi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.
Sebaran proyek di Kerinci mencapai 24 titik, mulai dari Tanco, Siulak Mukai, Gunung Kerinci, hingga Danau Kerinci Barat. Di Kota Sungai Penuh, terdapat 16 titik di Kecamatan Hamparan Rawang, Tanah Kampung, Koto Baru, dan Kunun Debai.
Lebih jauh, mencuat isu adanya “titipan” oknum anggota DPRD dalam daftar penerima proyek. Dugaan inilah yang mempertebal keyakinan publik bahwa P3-TGAI tidak lagi murni untuk kepentingan petani, melainkan telah dipolitisasi demi kepentingan segelintir pihak.
“Kalau praktik seperti ini dibiarkan, jangan harap petani akan merasakan manfaatnya. Proyek hanya jadi bancakan elite,” tegas Hermawan salah seorang masyarakat Kerinci.
Warga mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera turun tangan, mengaudit pelaksanaan proyek, serta menindak tegas oknum yang bermain di balik P3-TGAI.
